Pakar Soroti Jumlah Partai di DPR RI
Pakar politik Lili Romli mengusulkan agar dewan mempertimbangkan perubahan sistem alokasi kursi.
Menurutnya, ukuran kursi per daerah pemilihan (dapil) yang besar membuat banyak partai lolos ke DPR.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran fragmentasi partai di parlemen.
Pakar menilai ambang batas parlemen saja belum cukup meminimalkan jumlah partai di DPR.
Ia mengatakan bahwa reformasi kursi dapil lebih efektif daripada sekadar menaikkan ambang batas suara.
Rekomendasi Kurangi Jumlah Kursi Per Dapil
Pakar menyarankan alokasi kursi per dapil dikurangi menjadi kisaran lebih kecil misalnya hanya 3-7 kursi.
Dengan jumlah kursi yang lebih sedikit, kompetisi akan lebih ketat dan partai kecil sulit mendapatkan kursi.
Strategi ini dinilai bisa membuat jumlah partai di DPR turun dari sembilan-sepuluh menjadi sekitar lima-enam.
Menurut dia, upaya ini akan membantu menyederhanakan sistem partai politik di parlemen.
Jika diadopsi, suara rakyat yang sah akan tetap terwakili secara proporsional.
Kritik terhadap Ambang Batas Parlemen
Wacana perubahan ini juga terkait dengan perdebatan mengenai ambang batas parlemen.
Partai besar seperti Partai NasDem mengusulkan ambang batas naik menjadi 7 persen untuk menyederhanakan parlemen.
Namun sejumlah pengamat menilai jika ambang batas terlalu tinggi, suara partai kecil bisa hilang.
Usulan lain dari beberapa pihak adalah menyusun aturan yang melibatkan semua partai, termasuk non-parlemen, dalam pembicaraan sistem pemilu di DPR.
Hal ini dilakukan untuk memastikan perubahan aturan adil bagi semua lapisan partai.
Baca Juga: SUV Listrik Ini Sudah Bisa Dipesan, Cuma Dijual Rp 180 Jutaan
Dampak terhadap Sistem Politik Indonesia
Perubahan alokasi kursi per dapil berpotensi mengubah peta partai di DPR secara signifikan.
Dengan alokasi kecil, partai perlu strategi kuat untuk lolos kontestasi kursi legislatif.
Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan di DPR.
Namun, potensi hilangnya suara kecil juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Sejumlah pihak pun mendorong revisi sistem pemilu menyeluruh agar keterwakilan tetap adil.
